Sejak Tahun 2020, Banyuwangi Meraih Juara Pertama dalam JDIHN dari Kemenhum HAM RI

BANYUWANGI - Sistem informasi produk hukum yang diterapkan Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik se-Indonesia. Untuk keempat kalinya secara beruntun sejak 2020, Banyuwangi meraih juara pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI.

JDIHN Award dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menobatkan Kabupaten Banyuwangi sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten. "Alhamdulillah, kami bisa mempertahankan predikat JDIHN Terbaik Nasional selama empat tahun beruntun. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan. Semoga ke depan kita bisa terus menyuguhkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk layanan terkait informasi produk hukum, " kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: Matangkan Rencana Pembangunan Zona Integritas Tahun Depan, Bapas Nusakambangan Studi Tiru di Rutan Wonosobo

Penghargaan JDIHN merupakan penghargaan kepada daerah, yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Penghargaan langsung diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi, Arief Setyawan di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Arief menjelaskan, penghargaan ini berhasil diraih lantaran beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi. Misalnya, Banyuwangi memiliki Sistem Aplikasi Peran Serta Masyarakat (Simplirakat). Ini adalah aplikasi yang disediakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mempublikasikan karya tulisnya di bidang hukum. Baik berupa opini, berita, artikel serta penelitian hukum.

Baca juga: Abmas Prioritas ITS Rancang Inovasi Gerakan Seribu Tangan Palsu

"Biasanya penyampaian informasi produk hukum itu hanya melalui satu arah, dari JDIH kepada masyarakat. Tapi di Banyuwangi ini satu-satunya yang berjalan dua arah. Lewat inovasi ini masyarakat tidak hanya menjadi obyek penerima informasi, mereka juga bisa menjadi penyampai informasi melalui karyanya. Mereka bisa menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya terhadap produk hukum yang ada, " jelas Arief.

Selain itu, ada juga inovasi E-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Yakni kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah. Ada juga program Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi). Inovasi ini memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat (offline/online) terkait isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Baca juga: Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bagi WBP Lapas Terbuka Nusakambangan

"Selain sebagai bahan pengajaran, inovasi ini juga menjadi media sosialisasi seluruh kebijakan daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja program-program yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah, " tambah Arief.

Banyuwangi juga memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah intansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi. "Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH ini dinilai inovatif oleh tim penilai, yang belum dilakukan oleh daerah lain. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam layanan informasi produk hukum, " pungkas Arief.

Baca juga: Kunjungan Konjen Australia ke RSUB

Sebelumnya, pada tahun 2022 Banyuwangi pernah meraih penghargaan sebagai Best of The Best JDIHN. Ini merupakan penghargaan khusus yang hanya diberikan kepada satu satuan kerja dengan kinerja terbaik. Banyuwangi sendiri meraih nilai tertinggi di antara 1.662 anggota JDIHN lainnya se-Indonesia. (*)